Lahirnya Permen 38 Tahun 2014 -SMKP dalam perspektif Hukum

By | May 7, 2017

SMKP (Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan) dalam Permen Nomor 38 Tahun 2014 bukan dilahirkan secara mendadak, tapi ada beberapa hal yang melatar dan membelakangi kemunculannya. Dalam tulisan kali ini, kita akan mencoba melihat dalam perspektif Hukum, walaupun sebetulnya bisa juga dilihat dari perspektif karakteristik pertambangan maupun perspektif lain yang relevan.

Untaian Peristiwa Peraturan-peraturan yang mendasari kelahiran SMKP – Permen 38 Tahun 2014 dapat dilihat pada gambar diatas, dan berikut adalah penjabarannya.

AMANAH PERATURAN PERTAMBANGAN

UUD 1945 pasal 33
(2)Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara
(3)Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandugn di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat

UU Minerba – UU Nomor 4 Tahun 2009
pasal 96
Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan:
a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
b. keselamatan operasi pertambangan;
c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;
d. upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara;
e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan

pasal 141
(1)pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 140, antara lain berupa:
a. teknis pertambangan;
b. pemasaran;
c. keuangan;
d. pengolahan data mineral dan batubara;
e. konservasi sumber daya mineral dan batubara;
f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
g. keselamatan operasi pertambangan;
h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
m. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
n. pengelolaan IUP dan IUPK; dan
o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan
(2)pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, hurf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf l dilakukan oleh inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundan-undangan
(3)Dalam hal pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota belum mempunyai inspektur tambang, Menteri menugaskan inspektur tambang yang sudah diangkat untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

PP Binwas Minerba – PP Nomor 55 Tahun 2010
pasal 16
Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) dilakukan terhadap:
a. teknis pertambangan;
b. pemasaran;
c. keuangan;
d. pengolahan data mineral dan batubara;
e. konservasi sumber daya mineral dan batubara;
f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
g. keselamatan operasi pertambangan;
h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
m. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
n. pengelolaan IUP dan IUPK; dan
o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan

pasal 26
(1)Pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f terdiri atas:
a. keselamatan kerja;
b. kesehatan kerja;
c. lingkungan kerja; dan
d. sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaanya dilakukan oleh Inspektur Tambang berkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

pasal 27
(1)Pengawasan keselamatan operasi perambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g paling sedikit meliputi:
a. sistem dan pelaksanaan pemeliharaan/perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan;
b. pengamanan instalasi;
c. kelayakan sarana, prasarana instalasi, dan peralatan pertambangan;
d. kompetensi tenaga teknik; dan
e. evaluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektur Tambang dan dapat berkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

AMANAH PERATURAN KETENAGAKERJAAN

UUD 1945 pasal 27
(2)Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
UU Ketenagakerjaan – UU No 13 Tahun 2003
pasal 86
(1)Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
a. keselamatan dan kesehatan kerja;
b. moral dan kesusilaan
c. perlakukan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama
(2)Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktifitas kerja yang optimal diselenggaraan upaya keselamatan dan kesehatan kerja
(3)Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 87
(1)Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan
(2)Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah

PP Penerapan SMK3 – PP Nomor 50 Tahun 2012
Pasal 4
(2)Instansi pembina sektor usaha dapat mengembangkan pedoman penerapan SMK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19
(1)Instansi pembina sektor usaha dapat melakukan pengawasan SMK3 terhadap pelaksanaan penerapan SMK3 yang dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

AMANAH PERATURAN KESELAMATAN KERJA

UUD 1945 pasal 27
(2)Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

UU Keselamatan Kerja – UU No 1 Tahun 1970 pasal 9
(1) Pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap
tenaga kerja baru tentang :
a. Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat timbul
dalam tempat kerjanya;
b. Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan
dalam tempat kerjanya;
c. Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan;
d. Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan
pekerjaannya.
(2) Pengurus hanya dapat mempekerjakan tenaga kerja yang
bersangkutan setelah ia yakin bahwa tenaga kerja tersebut telah
memahami syarat-syarat tersebut di atas.
(3) Pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua
tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, dalam pencegahan
kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan
keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam pemberian
pertolongan pertama pada kecelakaan.
(4) Pengurus diwajibkan memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat
dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi usaha dan tempat kerja
yang dijalankannya.

PP Keselamatan Kerja Tambang – PP Nomor 19 Tahun 1973 pasal 2
Menteri Pertambangan melakukan pengawasan atas keselamatan kerja dalam bidang Pertambangan dengan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Ketiga AMANAH PERATURAN diatas terkait dengan Pertambangan, Ketenagakerjaan, dan Keselamatan Kerja melahirkan Permen ESDM No.38 Tahun 2014 – SMKP

Peraturan Perundang-undangan diatas dapat didownload dari halaman Download Legal Requirements untuk bahan referensi

– Novento –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *